Masuknya TKA Harus Diperketat

03-09-2015 / KOMISI III

Serbuan  tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia membawa efek negatif  bagi tenaga kerja asli bangsa  Indonesia. Oleh karena itu perlu diupayakan agar  tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia lebih diperketat.

Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR Andika Hazrumy pada Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di ruang rapat Komisi III DPR, Kamis (3/9) siang.

Ia mengatakan, hasil kunjungannya  ke daerah-daerah atau wilayah yang banyak menggunakan tenaga asing, ternyata banyak ditemukan adanya tenaga kerja asing yang tidak mempunyai skill.

“ Bisa dibilang mereka buruh, contohnya  di pabrik Semen Merah Putih, Banten,  ada 400 tenaga kerja asing dari China,” katanya.

TKA tersebut, rata-rata tidak memiliki spesifikasi khusus seperti yang dikatakan  Menteri Hukum dan HAM bahwa TKA harus memiliki spesifikasi khusus(keahlian khusus) maka diberikan lah perijinan tersebut. Namun faktanya tidak mempunyai itu semua.

Politisi Fraksi Partai Golkar mengatakan,  Kementerian Hukum dan HAM telah membuat timpora (tim pengawasan orang asing) namun tidak maksimal, hanya sebatas di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Namun seperti di kecamatan yang jauh dari, ibu kota provinsi, kabupaten kota, bagaimana kita bisa mengecek.

Anggota Dewan ini meminta Kementerian Hukum dan HAM, agar benar-benar memperketat ijin masuk orang asing, dan memperketat ijin kerja orang asing, TKA ini kan masuk lewat jalur legal, hanya imigrasi yang bisa mendeteksi.

“ TKA banyak yang melanggar hukum Indonesia, namun tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Sebaliknya, kalau tenaga kerja di Indonesia yang ada di luar negeri, dijatuhi hukuman mati,”  kata Andika.

Dia meminta pemerintah bertindak tegas, apabila ada TKA tidak memenuhi persyaratan, harus langsung dideportasi. Perketat persyaratan dan ijin masuknya, tetapi parahnya lagi, mereka masuk bukan visa kerja melainkan visa wisata,” ungkap Andika. (spy,mp), foto : naefurodjie/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...